Penegakan Hukum yang Adil dan Berkeadilan: Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum
Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan merupakan prinsip utama dalam sistem hukum di Indonesia. Namun, untuk mewujudkannya, tanggung jawab aparatur penegak hukum sangatlah penting. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, memiliki peran yang krusial dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan hukum di negara ini.
Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum yang adil dan berkeadilan merupakan komitmen yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh aparat penegak hukum. Beliau menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas tersebut. “Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan hukum yang adil dan berkeadilan,” ujar Jenderal Listyo.
Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa masih terdapat kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), terdapat 74 kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahun 2020.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, “Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum serta peningkatan kapasitas dan etika profesi sangatlah penting dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.”
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum juga merupakan langkah yang efektif dalam mewujudkan keadilan. Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, “Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika.”
Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga merupakan tugas bersama bagi seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat memastikan bahwa keadilan dan keberlangsungan hukum tetap terjaga di Indonesia.