Pengawasan Publik terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance.

Pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan good governance di Indonesia. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum benar-benar bekerja secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra, “Pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem good governance. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum akan semakin besar.”

Dalam konteks ini, peran media massa juga sangat penting dalam memberikan kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dengan adanya liputan yang kritis dan independen, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana aparat penegak hukum bekerja dan apakah mereka benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun, tidak hanya media massa yang memiliki peran dalam pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Masyarakat juga harus aktif dalam memberikan masukan, kritik, dan saran kepada aparat penegak hukum agar mereka dapat terus meningkatkan kinerjanya.

Menurut Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo, “Masyarakat harus cerdas dalam memilih siapa yang akan mereka percayakan untuk menegakkan hukum. Pengawasan publik bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat.”

Dengan adanya pengawasan publik yang efektif terhadap kinerja aparat penegak hukum, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga good governance dapat terwujud dengan baik di Indonesia.